Aspirasi Warga Jasinga Menggema di Reses Ketua DPRD Bogor, Sampah & Kesehatan Jadi Sorotan

Dalam suasana yang cukup santai tapi tetap serius, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, turun langsung ke Desa Koleang, Kecamatan Jasinga. Di aula gedung serbaguna desa itu, ia mendengarkan keluhan dan harapan warga dalam kegiatan reses yang digelar Senin, 14 Juli 2025.

Acara tersebut berlangsung terbuka, akrab, dan diwarnai partisipasi aktif dari masyarakat. Hadir juga tokoh masyarakat, kepala desa, dan sejumlah warga yang dengan semangat menyampaikan berbagai masalah di lingkungan mereka. Reses ini bukan hanya jadi ajang temu muka, tapi juga ruang berbagi suara.

Masalah Sampah dan Kesehatan Mendominasi Diskusi

Dari beragam topik yang dilontarkan warga, dua isu langsung menonjol dan jadi pembicaraan hangat: penanganan sampah dan layanan kesehatan yang dinilai belum maksimal. Tak sedikit warga mengeluhkan kondisi lingkungan yang kerap dipenuhi sampah serta fasilitas kesehatan yang masih jauh dari kata layak.

“Banyak masukan dari para tokoh masyarakat dan kepala desa. Dua hal yang paling dominan adalah penanganan sampah dan layanan kesehatan yang masih belum optimal,” ujar Sastra Winara dengan ekspresi serius. Keluhan itu, katanya, mencerminkan persoalan yang juga terjadi di banyak wilayah lain di Kabupaten Bogor.

Menurut Sastra, isu sampah dan kesehatan bukan masalah sepele yang bisa disapu di bawah karpet. Ini adalah tantangan nyata yang butuh perhatian lintas sektor, kolaborasi antarpihak, serta solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Karena itulah, DPRD akan membawa isu ini ke pembahasan serius di tingkat dewan.

Perlu Solusi Nyata dan Terintegrasi

Sastra menegaskan, solusi dari persoalan seperti ini tidak bisa sepotong-sepotong. Harus ada pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, hingga tokoh masyarakat itu sendiri. Semua pihak harus duduk bareng dan saling terbuka.

Ia juga menambahkan bahwa reses ini bukan sekadar mendengarkan, tapi menjadi bagian dari kerja nyata wakil rakyat dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi. “Kami tidak ingin janji manis, tapi langkah konkret,” tegasnya. Pernyataan ini disambut positif oleh warga yang hadir.

Tak kalah menarik, reses kali ini juga membuka ruang untuk membahas isu yang kerap dianggap sensitif: pertanahan. Salah satu tokoh masyarakat menyinggung soal tumpang tindih lahan yang berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Respons Sastra pun langsung sigap.

“Terkait isu pertanahan yang disampaikan salah satu tokoh, tentu akan kami pelajari lebih lanjut. Kami berencana mengundang pihak BPN untuk duduk bersama mencari solusi konkret,” tegasnya lagi. Upaya ini diyakini bisa meredam konflik dan memberikan rasa aman bagi warga dalam hal kepemilikan lahan.

Mendorong Kepastian Hukum dan Keadilan Agraria

Langkah Sastra dalam merespons isu pertanahan ini menegaskan komitmen DPRD untuk menjadi bagian dari penyelesaian akar masalah, bukan hanya pemadam kebakaran saat konflik sudah meletup. Ia menyebut bahwa dengan koordinasi bersama BPN, peluang penyelesaian akan lebih cepat dan solutif.

Harapannya, kata Sastra, proses ini akan meminimalkan konflik agraria yang selama ini menghantui beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, terutama daerah yang kepemilikannya masih tumpang tindih. Kepastian hukum adalah hal yang wajib ditegakkan untuk mendukung rasa keadilan di tengah masyarakat.

Tak hanya masalah besar, sejumlah warga juga menyuarakan keluhan sederhana tapi vital, seperti akses jalan rusak, air bersih yang langka, hingga permintaan pelatihan keterampilan kerja untuk anak muda. Isu-isu tersebut tetap dicatat dan dijanjikan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja DPRD.

Menjembatani Suara Rakyat dengan Kebijakan

Dengan digelarnya reses ini, DPRD Kabupaten Bogor berharap bisa memperkuat jembatan komunikasi antara warga dan para pengambil kebijakan. Menurut Sastra, reses bukan hanya formalitas, tapi sarana penting untuk menjaring suara-suara yang kerap tak terdengar di ruang dewan.

Ke depan, ia berkomitmen bahwa hasil reses ini akan dijadikan dokumen resmi dan masuk dalam bahan pembahasan APBD dan program kerja DPRD. “Aspirasi warga adalah bahan bakar utama dalam mendorong kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

1. Sampah dan layanan kesehatan kini menjadi pekerjaan rumah serius DPRD Kabupaten Bogor untuk diselesaikan secara cepat dan menyeluruh.

2. Isu pertanahan dan potensi konflik agraria juga akan jadi fokus yang akan dikoordinasikan dengan pihak BPN dan pemerintah daerah terkait, guna mencari solusi hukum yang adil dan permanen.

Warga Desa Koleang pun mengapresiasi langkah DPRD ini. Mereka merasa lebih didengar dan dihargai. “Kalau bisa begini terus, kami optimis masalah-masalah kami bisa terurai pelan-pelan,” ujar salah satu warga sambil tersenyum puas.

Reses yang hangat ini menjadi pengingat, bahwa membangun daerah tidak selalu butuh proyek besar—kadang cukup dengan telinga yang mau mendengar dan hati yang siap menyambut. Karena sejatinya, perubahan besar itu seringkali berawal dari percakapan kecil.