Dalam era digital yang serba cepat, ancaman siber makin nyata dan tak bisa dianggap enteng. Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), nggak mau tinggal diam. Mereka serius memperkuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) demi melindungi data dari kebocoran atau penyalahgunaan yang bisa bikin pusing tujuh keliling.
Langkah strategis ini diwujudkan lewat rapat koordinasi alias rakor yang digelar di Kecamatan Sukaraja pada Rabu, 8 Juli 2025. Acara ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, tapi benar-benar jadi forum serius untuk membangun sistem komunikasi sandi yang aman dan saling terintegrasi di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Perlindungan Data Jadi Prioritas di Tengah Arus Digitalisasi
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan kalau penguatan JKS ini adalah bagian penting dari strategi mitigasi risiko kebocoran data. “Pemkab Bogor mendorong sinergi antar perangkat daerah agar ada kesamaan pemahaman dan komitmen dalam menjaga keamanan data dari potensi penyalahgunaan,” ujarnya lugas.
Rakor ini diisi materi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Politeknik Siber dan Sandi Negara. Para peserta rakor berasal dari berbagai perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Bogor. Tujuannya? Supaya seluruh elemen pemerintahan bisa satu frekuensi soal pentingnya perlindungan data dalam ekosistem digital yang makin kompleks.
Menurut Bambang, saat ini Pemkab Bogor mengambil keputusan berdasarkan berbagai bentuk data—baik manual, statistik, maupun elektronik. Jadi wajar kalau keamanan data jadi hal yang amat krusial. Tanpa sistem yang kuat, kebocoran informasi bisa berujung pada kerugian besar, baik secara administratif maupun publik trust.
Bambang juga menyoroti pentingnya kerja sama strategis dengan BSSN. “Melalui kerja sama dengan BSSN, kami berharap dapat merumuskan kebijakan pengamanan data, baik dalam bentuk blueprint maupun standar operasional yang bisa dijadikan acuan,” jelasnya. Dengan acuan yang baku, setiap perangkat daerah nggak lagi main feeling dalam mengelola keamanan digital.
Sinergi Lokal dan Nasional: Kunci Hadapi Kejahatan Siber
Perlu diingat, digitalisasi bukan cuma mempermudah akses data, tapi juga membuka celah baru bagi serangan siber. Bambang menyebut ancaman seperti pencurian data dan phishing sudah jadi kenyataan yang harus dihadapi dengan keseriusan penuh. “Jika pada level negara saja bisa terjadi kebocoran data, apalagi di tingkat lokal yang dianggap lebih sederhana,” ungkapnya.
Melalui rakor ini, Pemkab Bogor ingin mendorong lahirnya kesadaran kolektif bahwa data adalah aset strategis. Kesadaran ini nggak cuma berlaku buat pejabat di pusat pemerintahan, tapi harus menjalar hingga ke level kecamatan, bahkan kelurahan. Semakin banyak yang melek digital, semakin tangguh pula pertahanan siber di level daerah.
Langkah ini pun jadi sinyal bahwa Pemkab Bogor benar-benar siap menghadapi tantangan digital. Mereka nggak cuma ikut-ikutan tren digitalisasi, tapi membangun fondasi kuat untuk melindungi data masyarakat yang semakin terkoneksi lewat berbagai layanan publik berbasis teknologi.
Gagasan untuk menguatkan JKS sebenarnya bukan hal baru, tapi seringkali diabaikan karena dianggap teknis atau terlalu "backstage". Padahal, inilah pondasi utama dari sistem informasi pemerintah yang bisa dipercaya. Kalau fondasinya bocor, apa pun yang dibangun di atasnya pasti goyah. Inilah yang berusaha diubah oleh Pemkab Bogor.
Ke depan, bukan mustahil kalau Kabupaten Bogor bisa jadi model percontohan daerah dalam hal pengamanan data dan komunikasi sandi. Dengan pelibatan lembaga nasional seperti BSSN, serta edukasi menyeluruh ke perangkat daerah, pendekatan yang dilakukan ini bersifat menyeluruh—nggak setengah-setengah.
Penguatan JKS juga bisa jadi pondasi untuk sistem pelayanan publik berbasis digital yang lebih andal. Bayangkan saja, kalau data warga bocor karena sistemnya bolong, kepercayaan masyarakat bisa anjlok drastis. Tapi kalau datanya aman, warga pun merasa tenang dan lebih percaya pada pelayanan pemerintah.
Membangun keamanan digital memang bukan pekerjaan instan. Butuh waktu, komitmen, dan kolaborasi lintas sektor. Tapi langkah awal yang dilakukan Pemkab Bogor ini layak diapresiasi, karena menunjukkan bahwa keamanan data bukan cuma jargon, tapi benar-benar jadi agenda prioritas.
Langkah ini juga bisa memberi inspirasi bagi daerah lain untuk mulai membenahi sistem pengelolaan informasi mereka. Karena di era serangan siber yang makin kompleks, hanya sistem yang kokoh dan kolaboratif yang bisa bertahan.
Dan seperti kata orang bijak, "lebih baik repot sekarang daripada menyesal nanti." Dalam dunia digital, satu celah kecil bisa berakibat fatal. Maka, menjaga data bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Karena di balik setiap byte informasi, ada kepercayaan masyarakat yang harus dijaga sepenuh hati.
0Komentar