Apdesi Bogor Matangkan Rumusan Bankeu, Dorong Transparansi dan Kinerja Desa

Perkumpulan Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor tengah ngagagas langkah anyar: merumuskan ulang skema penyaluran bantuan keuangan (bankeu) atau uang operasional kepala desa. Gerakan ini muncul setelah adanya kesepakatan antara Apdesi dan Pj Gubernur Jawa Barat soal perlunya dana operasional yang lebih manusiawi bagi para kepala desa.

Kepala Desa sekaligus Ketua Apdesi Gunung Putri, Deden Suteja, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menyusun besaran dan mekanisme bankeu tersebut. “Tujuan merumuskan ini supaya lebih terstruktur, terarah, dan transparan. Insyaallah, perumusannya akan rampung dalam waktu dekat,” kata Deden usai rapat di kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, kemarin (5/10).

Dorongan untuk Kinerja Lebih Efektif

Deden menegaskan, bankeu ini diharapkan bisa memperlancar tugas kepala desa di lapangan. Baginya, ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal daya dukung terhadap pelayanan publik. “Ini bukan hanya untuk kepentingan kepala desa semata, tapi untuk masyarakat juga, karena kepala desa ujung tombak pembangunan,” ujarnya, mantap.

Langkah Apdesi ini juga menjadi bukti bahwa tuntutan para kepala desa bukan sekadar keinginan pribadi, tapi bentuk perjuangan struktural agar roda pemerintahan desa bisa berputar tanpa tersendat oleh keterbatasan dana. Dalam bahasa Sunda, bisa dibilang, ulah lila mikir, tapi kudu nyata hasilna — jangan lama berpikir, tapi nyata hasilnya.

Rumusan Transparan untuk Desa Maju

Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Bogor yang juga Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol, Udin Syamsudin, menguraikan bahwa perumusan bankeu mencakup banyak aspek, dari alokasi anggaran hingga mekanisme penyaluran dana. “Kami ingin memastikan setiap rupiah bankeu ini bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Udin.

Udin menilai, dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat, potensi penyimpangan bisa ditekan. Ia menambahkan, Apdesi juga ingin memperkuat akuntabilitas publik agar masyarakat ikut merasa memiliki setiap kebijakan yang dijalankan. “Kalau masyarakat ikut awas, maka pemerintahan desa pun jadi leuwih beres,” ujarnya sambil tersenyum.

Sebelumnya, Apdesi Kabupaten Bogor telah mengajukan permintaan kenaikan uang operasional kepala desa dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta per bulan, serta tambahan alokasi Rp 10 juta per bulan untuk insentif perangkat desa. Usulan ini disebut sudah dalam tahap pembahasan lanjut antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Dengan rumusan baru ini, Apdesi berharap ada sistem yang tidak hanya adil tapi juga tangguh menghadapi tantangan ke depan. Kepala desa di Bogor ingin menunjukkan bahwa desa bisa jadi pusat inovasi, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Karena, seperti pepatah Sunda bilang, leutik-leutik cabe rawit — kecil-kecil tapi berdaya besar.

Dan pada akhirnya, langkah Apdesi ini bukan hanya tentang nominal angka, tapi tentang martabat dan masa depan desa. Bila semua pihak bersinergi, bukan tidak mungkin Bogor akan dikenal bukan hanya karena panoramanya, tapi juga karena desanya yang transparan, tangguh, dan tertata — seperti irama gamelan yang kompak, harmonis, tapi tetap dinamis.